Sejarah

makna pancasila

Ini Lambang Sila ke-3 Pancasila dan Maknanya yang Wajib Diketahui Seluruh Masyarakat Indonesia!

conchupvcindonesia.com – Pancasila memiliki lambang dan makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, setiap sila Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga pada sila ke-3 yang kaitannya sangat erat dengan menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Apa lambang sila ke-3 Pancasila dan maknanya?

Lambang Sila ke-3 di dalam Pancasilaadalah pohon beringin dan sila ke-3 berbunyi berbunyi “Persatuan Indonesia”. Hal ini mengindikasikan bahwa persatuan adalah suatu gabungan yang terdiri atas beberapa di dalamnya bagian-bagian dari kepingan yang panjang.

Lalu, ingin tahu tentang lambang sila ke-3 Pancasila dan maknanya? Simak ulasan di bawah ini:

Sebagian besar bangsa Indonesia tentu sudah tahu bahwa sila ke-3 memiliki lambang pohon beringin yang besar dengan warna dasar putih. Lantas, makna apa yang terkandung di dalam lambang sila ke-3?

Baca Juga: Inilah 16 Jenis Ikan Hias Termahal di Indonesia

1. Pohon Beringin yang Besar

Pohon beringin yang besar memiliki makna bahwa bangsa dan negara Indonesia merupakan bangsa yang besar, yang memiliki keberagaman budaya yang sangat indah dan istimewa untuk dipertontonkan. Selain itu, pohon beringin yang besar juga sangat berguna sebagai tempat untuk berteduh.

2. Akar Tunggang Pohon Beringin

Akar yang ada pada lambang pohon beringin yang besar bermakna bahwa bangsa Indonesia harus saling berusaha untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan. Tujuannya adalah supaya negara Indonesia dapat tumbuh menjadi lebih besar dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

3. Akar Menjalar Pohon Beringin

Baca Juga:Pancasila: Sejarah, Bunyi dan Arti Lambang di Burung Garuda

Selain memiliki akar tunggang, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar. Akar menjalar pada lambang sila ke-3 Pancasila bermakna sebagai keberagaman Indonesia yang bisa memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia, maka kita harus saling menjaga serta memelihara keberagaman Indonesia.

4. Warna Dasar Putih

Pada sila ke-3 Pancasila, terdapat warna dasar putih yang semakin memperjelas indahnya lambang pohon beringin. Dengan kata lain, warna putih pada lambang sila ke-3 Pancasila ini tidak saling beradu dengan warna-warna lainnya. Warna dasar putih pada lambang sila ke-3 Pancasila melambangkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Ketiga hal tersebut sangat erat kaitannya dengan harapan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Itulah penjelasan mengenai lambang sila ke-3 Pancasila dan maknanya yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat!

pahlawan pahlawan indonesia

16 Nama Pahlawan Nasional Indonesia dan Sejarahnya

Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari tanah air tercinta.

Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang tersebut sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk mengenang jasa-jasa mereka, conchupvcindonesia akan mengingatkan Kalian dengan berbagai sosok pahlawan perintis kemerdekaan yang telah amat sangat berjasa terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Yuk, lihat daftarnya berikut ini!

Daftar Pahlawan Indonesia Perintis Kemerdekaan

Tidak luput dari sejarah, mengetahui berbagai sejarah tentang Indonesia merupakan salah satu cara menghargai jasa para pahlawan kita. Untuk itu, yuk simak daftar pahlawan Indonesia perintis kemerdekaan berikut ini!

1. Jenderal Soedirman

Soedirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah.

Pada usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda dan sekutu.

2. Hasyim Asyari

Kyai Haji Mohammad Hasyim Asyarie merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Hasyim Asyari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang.

3. Pangeran Diponegoro

Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830.

Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda.

Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda.

4. Ki Hadjar Dewantara

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hadjar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan.

Sepanjang hidupnya, Ki Hadjar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indoensia.

Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.

Baca Juga : Apa Tugas Panitia Sembilan di Sidang BPUPKI?

5. Bung Tomo

Sutomo alias Bung Tomo, adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Suroboyo dalam melawan kembali tentara Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA) Belanda dalam pertempuran 10 November.

Bung Tomo, yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan “Merdeka atau Mati” dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

6. Sutan Sjahrir

Sutan Sjahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia.Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan triumvirat kemerdekaan republik. Pada awal berdirinya republik, Sjahrir juga sempat menjabat sebagai perdana menteri.

7. R.A. Kartini

Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Adjeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya.Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif.

Malah, Kartini dinilai telah memelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat.

8. Kapitan Pattimura

Thomas Matulessy atau yang lebih dikenal dengan Pattimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda.

Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Pattimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817.

9. Tjoet Nyak Dien

Merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda.

Kematian Ibrahim Lamnga yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengobarkan tekad dan semangat Cut Nyak Dien untuk menghentikan penjajahan Belanda.

10. Raden Dewi Sartika

Satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan yang diterimanya sebagai keturunan ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi dengan membangun sekolah khusus wanita.

11. Sultan Hasanuddin

Dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan.

Setelah naik takhta menjadi sultan dari Kerajaan Gowa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Kompeni Belanda.

12. Tan Malaka

Salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia yang sering dilupakan jasanya. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda.

Pemikirannya, yang tertuang dalam berbagai tulisan, telah menginspirasi Soekarno, Hatta, Sjahrir dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah.

13. Martha Christina Tiahahu

Pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Pattimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817.

Martha Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung.Usianya yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

14. Mohammad Hatta

Mohammad Hatta atau yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia masih muda dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda.

15. Soekarno

Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri.Ir. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini.

Bersama dengan Mohammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi masyarakat Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan.

16. Agus Salim

Di awal bedirinya republik, Agus Salim memegang peran yang tidak kalah penting dibandingkan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan lainnya.

Namun, kiprah Agus Salim di pentas politik kemerdekaan sudah jauh ada sebelum era kemerdekaan. Agus Salim merupakan salah seorang pimpinan organisasi Islam terbesar kala itu yakni Serikat Islam.

Agus Salim yang dikenal menguasai berbagai macam bahasa asing ini juga dikenal sebagai seorang diplomat yang ulung.Itulah daftar tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia paling dikenang yang amat berjasa dalam memerdekakan bangsa dan negara.

Semangat mereka memang patut dijadikan contoh dan teladan bagi anak cucu kita agar Indonesia tak pernah lagi menjadi tanah jajahan, serta menjadi negara maju di masa depan seperti yang diinginkan para pahlawan.

Apa Tugas Panitia Sembilan di Sidang BPUPKI?

Conchupvcindonesia – Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sebelum adanya lima dasar ini, maka ada pembentukan Panitia Sembilan oleh BPUPKI.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI  dibentuk oleh pemerintah Jepang, hanya menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan namun kenyataan sebenarnya adalah “Merancang Undang Undang Dasar Indonesia yang merdeka dan berdaulat”.

Apa Tugas Panitia Sembilan di Sidang BPUPKI?

Namun, sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah ‘Panitia Sembilan’ guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya.

Berikut susunan keanggotaan dari ‘Panitia Sembilan’ ini adalah sebagai berikut:

  • 1. Ir. Soekarno (ketua)
  • 2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  • 3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  • 4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  • 5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  • 6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  • 7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  • 8. Haji Agus Salim (anggota)
  • 9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Baca juga : Sejarah, Pengertian, dan Ciri Demokrasi Liberal di Indonesia

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak Nasionalis) dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak Islam).

Lalu, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau “Jakarta Charter”, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah “Gentlement Agreement”.

Ketua Panitia Sembilan Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPK berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta” itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  • 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  • 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  • 3. Persatuan Indonesia,
  • 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  • 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPK yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.

Sejarah, Pengertian, dan Ciri Demokrasi Liberal di Indonesia

Conchupvcindonesia – Tak selamanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Kok bisa gitu? Di dalam suatu negara, ada yang namanya kepala pemerintahan dan juga ada yang namanya kepala negara. Dan selama lebih dari 70 tahun berdiri, ada kalanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri alih-alih seorang presiden.

Kapan kejadiannya? Semua itu terjadi pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan bernama demokrasi liberal. Kejadian ini berlangsung pada kurun waktu 1950 hingga 1959.

Bedanya Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara

Sejarah demokrasi liberal indonesia

Intermeso sebelum kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Hari ini, baik kepala pemerintahan maupun kepala negara Indonesia dijabat oleh seorang Presiden.

Mungkin karena kedua jabatan tersebut ditempati oleh satu orang yang sama kita jadi enggak berpikir macam-macam dan mempertanyakan apa sih bedanya. Okay biar aku jelaskan secara singkat saja, ya.

Kepala negara adalah sosok yang mewakili negara baik di tingkat domestik maupun internasional. Peran seorang kepala negara lebih ke menjadi representasi negara yang dipimpinnya.

Selain oleh presiden, jabatan kepala negara juga bisa ditempati oleh raja seperti di negara-negara monarki (Arab Saudi, Inggris).

Sedangkan kepala pemerintahan adalah jabatan yang berfungsi untuk mengepalai jalannya pemerintahan suatu negara. Di negara yang menganut sistem parlementer, biasanya kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri.

Kurang lebih itu sih bedanya. Nah, pernah suatu ketika pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri dan itulah yang akan kita bahas kali ini.

Apa itu Demokrasi Liberal?

Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara (individu) dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal.

Menurut Robert Dahl, ada dua konsep penting yang ada dalam demokrasi liberal. Kedua konsep tersebut adalah kontestasi dan partisipasi. Kontestasi (perdebatan, penyanggahan) dapat terwujud dengan adanya hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers.

Adanya kebebasan membentuk partai memungkinkan terakomodasinya aspirasi individu yang seringkali berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan pandangan politik yang terakomodir itulah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya kontestasi.

Pada masa demokrasi liberal, budaya kontestasi sangatlah kental sampai-sampai perubahan kabinet terlihat begitu dinamis. Bagaimana tidak, ada 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam kurun waktu 9 tahun berlakunya demokrasi liberal.

Konsep partisipasi yang dimaksudkan Dahl dapat terwujud dengan adanya pemilu. Pemilu yang diadakan pun harus diadakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara.

Ciri-Ciri Demokrasi Liberal 

Ada ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sistem demokrasi liberal. Berikut adalah ciri-ciri dari demokrasi liberal yang sebaiknya kamu ketahui.

  • Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat

Dalam demokrasi liberal, semua individu dapat berpartisipasi dalam politik tanpa memandang dari ras, agama, ataupun suku mana dia berasal. Keikutsertaan berbagai golongan atau kelompok masyarakat tercermin dari beragamnya partai yang ikut serta pada pemilu 1955 (pemilu pertama Indonesia).

Saat itu, peserta pemuli benar-benar beragam. Tak hanya partai, bahkan ada yang menjadi peserta pemilu sebagai individu. Tercatat ada partai-partai seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Murba, Angkatan Comunis Muda (Acoma), hingga R.Soedjono Prawirosoedarso yang turut menyemarakkan pemilu 1955.

  • Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tententu secara rahasia

Ciri selanjutnya adalah pemilu yang dilaksanakan secara rahasia dan dalam periode tertentu. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam demokrasi liberal dikarenakan di sini pemilu bertindak sebagai jalan yang ditempuh para peserta politik untuk menempari kursi pemerintahan.

  • Terfasilitasinya kebebasan individu

Salah satu nilai dalam liberalisme adalah kebebasan individu. Tanpa adanya kebebasan individu, kata liberal kiranya tidaklah tepat untuk disematkan pada suatu sistem. Kebebasan individu dapat disalurkan salah satunya dengan cara mengimplementasikan kebebasan tersebut ke dalam afiliasi politik tertentu.

Karenanya, banyak sekali partai yang berdiri pada era demokrasi liberal. Bahkan untuk partai yang berasaskan Islam sendiri muncul lebih dari 3 partai seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Pergerakan Tarbiyah Indonesia. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena memang pada dasarnya kebebasan individu harus dapat terfasilitasi.

  • Pemerintahan yang dapat membentuk hukum (undang-undang atau semacamnya) sesuai dengan suara mayoritas di parlemen

Di dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan dikepalai oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri biasanya berasal dari partai peraih suara mayoritas (pemenang pemilu). Nah, pada masa demokrasi liberal inilah banyak terjadi perubahan kebijakan.

Hal yang sebenarnya dapat dimaklumi melihat seringnya terjadi pergantian kabinet pada era tersebut. Dalam rentang waktu 9 tahun saja sudah terjadi 7 pergantian kabinet.

  • Kekuasaan pemerintah yang terbatas

Ciri berikutnya dari demokrasi liberal adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas. Kenapa harus dibatasi?

Salah satunya adalah supaya tidak terjadinya pemerintahan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Hal ini penting agar tetap ada mekanisme check and balance yang berlaku dalam pemerintahan.

Baca juga : HUT RI: Siapa Laksamana Maeda, perwira Jepang yang disebut berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia?

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal 

Tidak ada sistem yang sempurna. Ada kelebihan yang dimiliki satu sistem dan dalam waktu bersamaan, sistem tersebut juga mempunyai kekurangan. Demikian halnya dengan demokrasi liberal.

Kelebihan

  • Perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput dapat terakomodir karena semua bisa membentuk partainya sendiri-sendiri.
  • Kekuasaan pemerintah yang terbatas dan lebih mudah diawasi.

Kekurangan

  • Terlalu banyak partai tidak selalu berarti baik bagi iklim perpolitikan.
  • Berkaca pada demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia, partai dibikin lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaan sehingga kurang fokus untuk membuat kebijakan. Bagaimanapun juga, stabilitas adalah hal yang penting.

Kabinet yang Memerintah Pada Masa Demokrasi Liberal 

Pasca reformasi 1998, Indonesia telah dipimpin oleh beberapa kabinet seperti Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu. Tak seperti nama kabinet pasca reformasi, kabinet yang memerintah Indonesia selama demokrasi liberal menggunakan nama Perdana Menteri sebagai nama kabinetnya.

  • Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Inilah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal. Kabinet yang harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya. Selama memimpin kabinet, Natsir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan.

Di masa kepemimpinannya, Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB. Selain itu, terbit juga kebijakan ekonomi yang dinamai Program Benteng.

Program ini ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal. Kabinet Natsir juga mengupayakan agar terlaksana pemilu meski pada akhirnya masa kepemimpinannya harus lebih dulu berakhir sebelum pemilu dapat terlaksana.

  • Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 1952)

Tercatat tiga kali Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen dan membentuk kabinet. Kebinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi.

Beberapa kebijakan yang digagas oleh kabinet Sukiman antara lain adalah standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat buruh, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

  • Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Setelah dua kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi, akhirnya Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebagaimana kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu.

Dan seperti kabinet pendahulunya juga, Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya.

  • Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

PNI kembali mempimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama yang bertempat di Bandung.

Selain itu, kabinet Ali Sastroamidjojo juga mencetuskan Sistem Ekonomi Ali Baba. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui pengadaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor.

  • Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap yang datang dari Masyumi ini adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh fraksi partai yang ada.

Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu dan tampuk kekuasaan harus diserahkan ke pemenang pemilu. Pemilu 1955 sendiri berhasil dimenangkan oleh PNI.

  • Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Sebagai pemenang pemilu, PNI berhak untuk membentuk kabinet guna menjalankan roda pemerintahan. Ali Sastroamidjojo kembali ke kursi Perdana Menteri. Dalam era kepemimpina keduanya ini, Ali Sastro melakukan sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai wujud protes kepada Belanda.

Meski terpilih melalui mekanisme pemilu, kabinet ini pada akhirnya juga harus mengakhiri masa baktinya dengan cara yang mirip dengan kabinet pendahulunya. Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya.

  • Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Tulisan ini dibuat pada tanggal 14 Februari 2020. Pagi ini aku melihat isi dompet dan di sana ada sesosok yang namanya aku tulis hari ini, Ir. Djuanda Kartawidjaja yang fotonya terpampang pada uang rupiah pecahan 50 ribu.

Kebinet Djuanda menjabat dengan dasar mandat presiden Soekarno. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah terbitnya Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia. Masa kepemimpinan kabinet Djuanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden.

Akhir Demokrasi Liberal

Era demokrasi liberal memang sudah lama berlalu. Tokoh-tokoh yang mengisi era tersebut pun sudah banyak yang lebih dulu meninggalkan kita. Sebagai generasi penerus, tidak bijak rasanya jika kita tidak mengenal satu babak penting dalam perjalanan sejarah negara kita.

Well, ada banyak episode menarik yang bisa dibicarakan dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.

HUT RI: Siapa Laksamana Maeda, perwira Jepang yang disebut berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia?

Pada 16 dan 17 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan dan ditulis di rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Siapa dia?

Conchupvcindonesia – Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia menyimpan banyak kisah. Salah satunya adalah tempat dia dirumuskan, yaitu di Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Jakarta Pusat—rumah yang dulunya dihuni oleh Laksamana Tadashi Maeda. Mengapa rumah Maeda dipilih? Dan siapa dia?

Pada 16 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta diculik oleh Soekarni Kartodiwirjo dan beberapa pemuda ke Rengasdengklok, Jawa Barat.

Tanpa kemunculan dua sosok tersebut, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) bentukan Jepang terpaksa harus ditunda.

Achmad Soebarjo, yang kala itu bekerja di kantor penasehat Angkatan Darat Jepang, kemudian mendapat informasi bahwa Sukarno-Hatta diculik ke Rengasdengklok.

Dia segera ke sana dan bernegosiasi agar Sukarno dan Hatta bisa dibebaskan. Para pemuda bersedia membebaskan kedua tokoh itu dengan syarat proklamasi harus segera diumumkan tanpa bantuan Jepang.

Bonnie Triyana, seorang sejarawan sekaligus Pemimpin Redaksi majalah Historia, menilai peristiwa penculikan Rengasdengklok ini sebagai suatu kelokan dalam sejarah Indonesia.

“Kalau mereka tidak diculik mungkin mereka hadir di sidang PPKI dan membacakan kemerdekaan. Tapi akan sangat lain maknanya kalau kita lihat secara kontrafakta apa yang terjadi pada Sukarno Hatta dan apa yang terjadi pada bangsa Indonesia apabila mereka tidak diculik. Ya mereka tanggal 16 Agustus pagi memimpin sidang PPKI dan Bung Hatta sudah menyiapkan naskah pidato kemerdekaan yang akan dibagi-bagikan kepada anggota PPKI,” paparnya.

‘Jangan halang-halangi kami merdeka’

Malam harinya, Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta guna memverifikasi kekalahan Jepang di tangan sekutu.

Berkat koneksi Achmad Soebarjo, para tokoh meluncur ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira penghubung Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Saat itu Jakarta dikuasai Angkatan Darat Jepang.

Maeda mengusulkan agar Sukarno, Hatta, dan Achmad Soebarjo menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, kepala staf Tentara Angkatan Darat ke-16 yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda atau yang disebut Gunseikan.

Yamamoto tidak menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Laksamana Maeda. Ia memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut.

Nishimura mengatakan kondisi sudah berubah, janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan.

Jaka Perbawa, kurator koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, mengatakan bahwa dalam kesempatan itu Sukarno meminta Nishimura agar tidak menghalangi kemerdekaan Indonesia.

“Kecewa dengan jawaban Nishimura, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya meminta kepada Nishimura: Kalau janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan, jangan halang-halangi kami merdeka dengan cara kami sendiri,” jelas Jaka.

Mengenal Sosok Laksamana Maeda

Dari sini, menurut Jaka, terbetik ide untuk menggunakan rumah Laksamana Maeda sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia.

“Pertimbangan wilayah Menteng, pertimbangan rumah Maeda sebagai wilayahnya Angkatan Laut Jepang yang tidak bisa sembarangan dimasuki kempetai Jepang. Di sinilah peran Soebardjo ketika memilihkan tempat yang aman agar tidak ada gangguan dari Angkatan Darat Jepang maupun kempetai.

“Terjadilah proses meminta izin. Achmad Soebardjo, Bung Karno, dan Bung Hatta meminta izin kepada Laksamana Maeda 16 Agustus waktu itu pukul 10 malam. Apakah bersedia rumahnya dipakai sebagai tempat persiapan kemerdekaan atau tidak,” papar Jaka.

Setelah Maeda mengizinkan, para pemuda berinisiatif menjemput anggota PPKI. Beberapa anggota PPKI yang berasal dari luar Jakarta seperti dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ditempatkan di Hotel Des Indes.

Dalam beberapa versi sejarah disebutkan bahwa setibanya di rumah, Maeda beristirahat di lantai atas namun meminta ke ajudannya, yaitu Shigetada Nishijima, untuk mengawal peristiwa tersebut serta memerintahkan kepala rumah tangga menyiapkan makanan dan minuman untuk para tokoh di lantai bawah.

Menurut Bonnie Triyana, keterlibatan Maeda di rumahnya dengan para tokoh kemerdekaan sempat disembunyikan selama beberapa tahun setelah proklamasi 1945.

“Anda bisa bayangkan apabila rapat perumusan proklamasi ini tersiar luas di rumah seorang Jepang dihadiri oleh orang Jepang, apa yang akan dibuat oleh propagandanya Belanda yang waktu itu ingin balik lagi?

“Wah, Indonesia ini bentukan fasisme Jepang, Indonesia ini boneka Jepang. Itu kampanye yang dilakukan Belanda meyakinkan pada sekutu bahwa ini harus dikembalikan keadaannya sebelum perang karena pemerintah sekarang tidak legitimate, dia disokong Jepang” papar Bonnie.

Siapa Maeda?

Sebelum menjadi tuan rumah bagi Sukarno, Hatta, dan para tokoh kemerdekaan, Maeda sudah tinggal di Jakarta sejak 1930-an, menurut Jaka Perbawa.

“Laksamana Maeda di periode 1930-an itu sudah tinggal di Indonesia dan beberapa orang Jepang lainnya, mereka ditempatkan sebagai mata-mata. Tindakan infiltrasi dinas intelijen Jepang untuk merangkul, mendata kira-kira baik itu tokoh-tokoh golongan muda ataupun tua yang bisa diajak bekerja sama untuk mewujudkan Persemakmuran Asia Timur Raya.

“Mereka sudah tahu siapa saja tokoh-tokoh yang bisa direkrut dan Achmad Soebardjo salah satunya,” kata Jaka.

Dalam catatan Shigetada Nishijima yang dihimpun Universitas Waseda di Tokyo, Laksamana Maeda membentuk Jakarta Kaigun Bukanfu, yang beranggotakan kurang lebih 77 orang dari kalangan militer dan sipil, 13 orang di antaranya adalah perempuan.

WP Suhartono dalam buku terbitan 2007 berjudul Kaigun Angkatan Laut Jepang: Penentu Krisis Proklamasi, menyebut pembentukan Jakarta Kaigun Bukanfu untuk memperoleh dukungan massa melalui tokoh-tokoh nasionalis demi kemenangan Perang Asia Timur Raya.

Organisasasi Jakarta Kaigun Bukanfu bermarkas di bekas bangunan gedung Volkscreditbank (Bank Kredit Rakyat) pada masa Hindia Belanda. Bangunan berlantai dua tersebut sampai saat ini masih berdiri kokoh dan menjadi Markas Besar Angkatan Darat di jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat.

Jalinan Laksamana Maeda dengan Achmad Soebardjo dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya membuahkan pembentukan Asrama Indonesia Merdeka di kawasan Kebon Sirih, Jakarta.

“Acmad Soebardjo lah yang menjadi kepercayaannya Maeda dengan membentuk Asrama Indonesia Merdeka di Kebon Sirih. Bung Karno pun mengajar di sana, Iwa Kusumasumantri mengajar di sana,” kata Jaka Perbawa.

Laksamana Maeda harus menanggung konsekuensi berat setelah mengizinkan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Saat Inggris datang pada September 1945, Maeda dan stafnya, Shigetada Nishijima, ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok dan rutan Salemba.

Dalam wawancara dengan Basyral Hamidy Harahap yang dituangkan dalam buku berjudul, Kisah Istimewa Bung Karno, Nishijima membeberkan kisahnya di dalam penjara dengan Maeda.

Dia dipaksa mengaku oleh Belanda untuk mencap Republik Indonesia merupakan bikinan Jepang. Sebab dalam tanggal naskah proklamasi tertulis ’05 berdasarkan tahun Jepang, bukan ’45.

Nishijima mengatakan, walau dirinya disiksa sampai buang air kecil berdarah, dia tetap tidak mengaku.

Setelah dipulangkan ke Jepang, Maeda mengundurkan diri dari angkatan laut Jepang menjadi rakyat biasa, tidak memiliki tunjangan pensiun.

Namun, Jaka Perbawa dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi menengarai bahwa generasi ketiga tahun 2000-an kemungkinan memposisikan Maeda sebagai sosok yang layak diperhitungkan dalam percaturan pasca Perang Dunia II.

“Ini dibuktikan dengan beberapa kali kurang lebih dua sampai tiga kali taruna-taruna angkatan laut Jepang merapat dengan kapal di Tanjung Priuk dan datang ke museum ini khusus untuk mencari tahu di mana Maeda tinggal,” tutur Jaka.

Pada 17 Agustus 1977, Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya.

Perumusan naskah proklamasi

Mengenal Sosok Laksamana Maeda

Memasuki 17 Agustus 1945 tengah malam, puluhan tokoh pemuda serta anggota PPKI telah berkumpul di rumah Laksamana Maeda.

Proses perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh Sukarno, Hatta, dan Achmad Soebardjo di ruang makan, sedangkan yang lainnya menanti di ruang besar.

“Bung Karno ingin Bung Hatta yang mendikte karena Bung Hatta yang paling tertib bahasanya. “You diktein, saya tulis” kata Bung Karno. Makanya ada corat-coret. Ada Soebardjo juga bertiga mereka merumuskan,” kata Bonnie.

Seusai merumuskan naskah proklamasi, Sukarno melangkah ke ruang besar di rumah Laksamana Maeda, tempat berkumpul 40 sampai 50-an orang.

Hatta mengusulkan agar mengikuti deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang founding fathersnya meneken semua.

“Kemudian Sukarni datang dengan usul dua orang saja yang tandatangan, Sukarno dan Hatta, tapi atas nama rakyat Indonesia. Ya sudah disetujui,” kata Bonnie.

Setelah disepakati siapa yang harus menandatangani apa saja yang harus diubah dan sudah sepakat, Sukarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan didampingi wartawan BM Diah.

Namun, masalah muncul. Laksamana Maeda tidak memiliki mesin ketik dengan huruf Latin, tapi huruf kanji.

Berdasarkan kesaksian Satsuki Mishima, selaku asisten rumah tangga di kediaman resmi Maeda, bahwa atas perintah Maeda, dia berusaha untuk mencari dan meminjam sebuah mesin ketik dari Konsulat Jerman.

“Di sana ada Mayor Kandelar. Akhirnya mesin ketik Angkatan Laut Jerman itulah yang digunakan untuk mengetik naskah Proklamasi,” tutur Jaka Perbawa, kurator koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Saat mengetik, Sayuti Melik mengubah tiga kata dari tulisan tangan Sukarno, seperti kata ‘tempoh’ menjadi hanya ‘tempo’. Kemudian ‘wakil-wakil bangsa Indonesia’ menjadi ‘atas nama bangsa Indonesia.’

Lalu penulisan tahun. Pada naskah tulisan bung Karno tertulis: ‘Jakarta, 17-8-05’, oleh Sayuti Melik ditambah menjadi ‘hari 17 bulan 8 dan tahun 05’.

“Tahun 05 merupakan penanggalan kalender Jepang 2605 itu setara dengan 1945, karena di jaman Jepang, mereka tidak menggunakan tahun Masehi di semua terbitan harus menggunakan tahun Jepang,” kata Jaka.

Setelah naskah proklamasi rampung diketik pukul 02.00 dini hari, Sukarno dan Hatta membubuhkan tanda tangan di atas grand piano yang ada di rumah Maeda.

Berbekal naskah yang telah ditandanganinya, Sukarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia beberapa jam kemudian di kediamannya yang terpaut hampir dua kilometer dari rumah Laksamana Maeda.

Secara keseluruhan rumah Maeda hanya digunakan selama empat jam. Namun, empat jam itu lah yang turut menentukan nasib Indonesia sebagai sebuah negara.

“Semuanya seperti seperti belokan di sejarah. Rumah ini seperti sebuah halte yang dilewati dalam rangkaian sejarah kita. Jadi sebelum halte-halte lain kita lewati ini salah satu halte di mana kemerdekaan kita dirumuskan,” pungkas Bonnie.

error: Content is protected !!